TROTOAR.ID – Lelang jabatan Pemerintah Kota Makassar membuat anggota dewan insecure, cemas, atau merasa tidak tertarik lagi menanggapi problem tersebut.
“Sebetulnya malas saya menanggapi ini urusan lelang jabatan,” kata Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat (NH), kepada trotoar.id, Sabtu (13/2).
Sekedar diketahui, dari delapan kursi jabatan yang lowong di Pemerintahan Kota Makassar, saat ini. Kata Nurul, yang hendak mendaftar hanya 12 orang, “Diantaranya camat dan Kabid [Kepala Bidang],” kata legislator Komisi B ini.
Sementara itu, nama-nama pendaftar dalam lelang kali ini tidak mau dipublis. Padahal menurut Nurul, yang berkaitan dengan lelang itu bukan rahasia negara, harus transparan.
“Harus transparan. Namanya juga lelang harus dipublikasi,” ucap dewan Fraksi Golkar ini.
Selain tidak transparan, lelang jabatan ini dinilai oleh Nurul terlalu dipaksakan hingga menabrak peraturan.
“Sudah ada dalam peraturan pemerintahan No.1 tahun 2014. PPK dilarang melakukan penggantian pejabat tinggi, 6 bulan sebelum tanggal penetapan Wali Kota terpilih, kecuali ada persetujuan Mendagri,” jelasnya.
Menurutnya, Makassar sudah cukup belajar ketika Wali Kota melantik sekitar 1000 lebih pejabat tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri, sehingga lelang saat itu batal.
“Kan kasihan. Ini Pj Walikota tidak tahu. Di mana pola pikirnya sampai-sampai mau memaksakan pelaksanaan lelang jabatan. Sementara wali kota terpilih beberapa hari lagi mau dilantik. Tidak tahu apa obsesinya [Pj Wali Kota],” kata Nurul.
Ia menegaskan, lelang ini tidak ada manfaatnya karena setelah wali kota terpilih dilantik maka hasil lelang Pj Wali Kota akan dibongkar lagi.
“Nanti juga yang dilantiknya akan dibongkar lagi oleh DP [Danny Pomanto],” ungkapnya.
Komentar