TROTOAR.id, Makassar – Kepala Sub-bagian Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan melakukan berbagai upaya untuk menghindari adanya monopoli anggaran kerjasama media, baik online atau cetak.
“Kami akan menghentikan semua anggaran publikasi media di Humas DPRD, karena kami berupaya untuk adil dan pemerataan,” kata Taufik Natsir kepada jurnalis trotoar.id via WhatsApp, Selasa (4/5/2021).
Ia membeberkan bahwa ada media yang memang memiliki gaya seperti itu, sudah dikontrak media online-nya, masih mau media cetaknya.
“Media tersebut terkesan ingin menguasai anggaran di DPRD, sudah dapat porsi media cetak, masih mau juga dapat media onlinenya. Sehingga tidak menghidupkan media online yang mandiri, maka dalam waktu dekat kami akan menghentikan penggunaan anggaran media di kehumasan DPRD Makassar,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini, Humas DPRD Makassar juga akan menggandeng Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) agar pengelolaan anggaran media di kehumasan bisa berjalan transparan dan sehat.
Kebijakan tersebut agar anggaran media didasarkan pada proporsional yang berkeadilan, untuk mengakomodir semua media.
Upaya tersebut, kata Taufik, untuk menjadikan DPRD Makassar sebagai satu-satunya instansi pemerintah yang memberi ruang kepada seluruh media, baik cetak, elektronik, dan online.
“Namun pemerataan penting agar media yang sudah dapat kerjasama tidak bisa lagi, tujuannya agar tidak ada media yang monopoli anggaran media di DPRD,” tuturnya. (Adhy/Tr)
Komentar