JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI menerima aspirasi virtual dari Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) terkait Program Pengadaan Laptop untuk Digitalisasi Sekolah Kemendikbud Ristek, Selasa (7/9).
Dalam aspirasinya, mereka meminta agar program digitalisasi berupa pengadaan Laptop tersebut ditunda.
“Program ini banyak masalah, mulai dari pengadaannya dari Dana Alokasi Khusus yang kurang transparan sehingga memicu penyelewengan, hingga belum sesuai skala prioritas. Banyak fasilitas sekolah di Kabupaten Bogor yang notabene dekat Ibukota memprihatinkan,” ujar Direktur KOPEL Anwar Razak.
Baca Juga :
Sementara itu, Peneliti ICW Dewi Anggraini menuturkan bahwa proyek ini bermasalah mulai dari operating system (OS) yang kurang familiar, hingga kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cenderung inefisien dan monopoli.
“Pengadaan Laptop dari perusahaan domestik dengan tingkat komponen dalam negeri memang terlihat lebih pro lokal, namun hanya ada 6 perusahaan yang mampu melakukan itu sehingga ini bisa mengarah ke monopoli,” kata Dewi.
Senada dengan keluhan tersebut, Anggota Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa juga menyatakan penolakannya terhadap pengadaan laptop sebesar Rp3,7 Triliun untuk program digitalisasi. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan masalah baru.
“Pengadaan laptop sekolah ini belum realistis, baik dari segi skala prioritas maupun dari kesiapan sekolah-sekolah. Dari segi spek saja, misalnya, OS Chromebook yitu tidak bisa berjalan jika tidak ada internet yang cepat. Lantas, bagaimana dengan sekolah-sekolah seperti di Berau yang kondisi internet bahkan listriknya masih terbatas,” kritik Anggota Komisi X tersebut.
Karena itu, penggunaan laptop ini belum tentu bermanfaat sehingga menjadi mubazir. Pengawasan dan pendampingannya juga sulit sehingga rawan terjadi penyelewengan. “Saya khawatir proyek ini akhirnya menjadi catatan BPK,” ujar Ledia.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Sakinah Aljufri juga menyoroti proyek ini karena masalah skala prioritas. Menurutnya, di daerah-daerah pelosok bahkan yang di daerah yang dekat Ibukota, banyak siswa belajar dalam kondisi yang memprihatinkan.
“Proyek Laptop ini tidak terlalu penting. Banyak di dapil pelosok kondisi kelas para siswa sangat tidak layak. Bahkan di daerah yang dekat Jakarta seperti Bogor, situasinya cukup buruk, apalagi di daerah 3T?” ujar Anggota DPR dari Dapil Sulawesi Tengah tersebut.
Dia juga menuturkan bahwa di Sulawesi Tengah banyak sekolah-sekolah yang masih rusak akibat Gempa Sulteng 2018 yang harus diperhatikan ketimbang mengadakan laptop baru.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI Mustafa Kamal mengapresiasi sikap KOPEL dan ICW yang mampu mengungkap masalah pengadaan laptop Kemendikbud ini. Meski demikian, dia berharap agar ada komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait khususnya terkait alternatif kebijakan pengadaan laptop tersebut.
“Kami rasa ini penting dan urgen untuk disuarakan, namun kami membutuhkan pandangan-pandangan umum dan solusi terkait alternatif dari pengadaan laptop mengingat saat ini kita sudah masuk ke dunia digital,” ujar Mustafa Kamal. (Alam)
Komentar