Trotoar.id, Makassar — Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Hamzah Hamid mendorong pemerintah kota untuk menerapkan sistem retribusi berbasis digital atau pembayaran non tunai
Hal itu untuk menutupi kebocoran-kebocoran PAD pemerintah kota Makassar yang selama ini terjadi, baik perusahaan daerah seperti Pasar, Parkir, dan retribusi sampah.
“Pemerintah seharusnya bisa lebih cepat mendorong retribusi berbasis digital, hal itu untuk menutupi kebocoran PAD, ” Kata Hamsah Hamid
Apa lagi saat ini DPRD bersama pemerintah kota telah mengesahkan Peraturan daerah tentang ketertiban umum, dimana perda tersebut mengatur soal penertiban retribusi.
Politisi PAN Kota Makassar ini juga menyebutkan, jika hal itu dapat diterapkan maka PAD Kota Makassar akan mengalami peningkatan.
“Tinggal Pemkot bagaimana bisa mengimplementasikan hal tersebut, termasuk dengan mendorong pembayaran berbasis non tunai atau berbasis uang elektronik,” Katanya
Mengingat saat ini target PAD Kota Makassar melalui Perusda yang ada mengalami penambahan, sehingga dengan sistem pembayaran digitalisasi akan memacu capaian yang di harapkan
Serta akan memotong mata rantai pungutan liar yang dilakukan oknum-oknum tertentu terhadap wajib retribusi
Hamzah mencontohkan retribusi digital atau non tunai yang harus diterapkan adalah di pasar modern seperti pasar Sentral dan Pasar Butung dimana setiap pedagang memiliki kode barcode untuk melakukan pembayaran retribusi
“Coba setiap lost di pasar Sentral dan pasar Butung diterapkan pembayaran retribusi non tunai sebagai contoh dari penerapan dari sistem digital, sehingga akan dapat diketahui jumlah retribusi berdasarkan jumlah pedagang,” Katanya
Selain itu, Hamzah juga mendorong pemerintah Kota Makassar untuk mendigitalisasi semua bentuk retribusi yang ada di pemerintahan Kota Makassar, dan itu juga kata dia sebagai bentuk memotong mata rantai oknum yang melakukan pungutan liar.
Komentar