Trotoar.id, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak rencana revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 20217 dan Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016.
Penolakan tersebut disampaikan ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan yang ditulis dalam laman akun Instagram resmi @dpw.pppsulsel
“Kami sangat jelas, PPP tidak sepakat penundaan pemilu. Jangan mengkhianati reformasi, penundaan pemilu mencederai demokrasi di Indonesia” ujar Imam Fauzan
Amir Uskara, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan.
Imam juga menyebut jika wacana penundaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan mencederai sistem Demokrasi yang selama ini menjadi pedagang bangsa menentukan wakilnya naik di parlemen.
Selain itu kata dia, pemerintah dan penyelenggara saat ini telah menyiapkan regulasi pelaksanaan Pilkada dan Pemilu tahun 2024 mendatang.
Sebelumnya muncul wacana penundaan pelaksanaannya pemilu dan pilpres tahun 2024, namun wacana tersebut mendapat penolakan dari sejumlah kalang yang termasuk dari kelompok partai politik yang berada di gering penguasa saat ini.
Komentar