Makassar, Trotoar.id – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) Sensus Ekonomi 2026 yang diadakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Hotel Grand Claro Makassar pada Senin, 23 September 2024.
Dalam sambutannya, Jufri menekankan pentingnya sensus ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan terarah.
Menurut Jufri, sensus ekonomi diperlukan untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai berbagai unit usaha di setiap wilayah.
Hal ini mencakup pengumpulan informasi tentang skala usaha, sektor industri, serta jenis-jenis usaha yang beroperasi, dari usaha mikro hingga perusahaan berbasis teknologi.
“Kita perlu memahami karakteristik usaha yang ada di masyarakat, seperti franchise, e-commerce, hingga bisnis multi-level marketing (MLM) dan usaha berbasis online lainnya.
Bahkan, kita juga harus menyadari adanya potensi usaha ilegal seperti judi online yang berkembang akibat kemajuan teknologi informasi,” jelas Jufri.
Ia menekankan bahwa perkembangan teknologi yang cepat tidak selalu membawa dampak positif, melainkan juga membuka peluang bagi beberapa kelompok untuk memanfaatkannya secara negatif.
Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan untuk memetakan situasi ini dan memberikan data yang kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
“Sensus ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang lanskap usaha di Indonesia, sehingga bisa menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan strategis yang sesuai dengan realitas ekonomi di lapangan,” tambahnya.
FGD ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas kepada para peserta mengenai urgensi sensus ekonomi serta meningkatkan pemahaman mereka dalam proses pengumpulan dan analisis data ekonomi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Dengan demikian, para peserta bisa membawa pengetahuan yang diperoleh ke berbagai forum diskusi lainnya.
Hadir dalam kegiatan ini sejumlah tokoh penting, termasuk Plt Kepala BPS RO Amalia Adininggar Widyasanti, Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, serta Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edy Mahmud.
.
Komentar