Makassar, trotoar.id – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, memberikan arahan tegas kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Apel Pagi pada Senin (7/10).
Menjelang akhir tahun 2024, Prof Zudan meminta agar para pimpinan OPD fokus pada optimalisasi kinerja dengan menerapkan lima poin penting yang ditekankan selama tiga bulan ke depan.
Evaluasi Kinerja melalui “Plan, Do, Check”
Prof Zudan menekankan pentingnya penerapan konsep “Plan, Do, Check” sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja yang belum tercapai.
Ia mengingatkan agar seluruh program yang belum selesai diselesaikan tepat waktu, termasuk pertanggungjawaban administrasi dan evaluasi kegiatan.
“Semua hal ini harus dipegang teguh agar kita bisa mencapai kinerja maksimal. Tinjau kembali target yang belum tercapai,” ungkap Prof Zudan.
Dalam arahannya, Prof Zudan juga mengaitkan pentingnya integrasi Delapan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk penanggulangan kemiskinan, gizi buruk, dan peningkatan akses pendidikan, ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam merancang dan menjalankan anggaran.
“Delapan program prioritas ini harus diingat dan terintegrasi di semua OPD. Buat pengingat yang terlihat di setiap OPD agar tidak terlupakan,” tegasnya.
Pengembangan Sumber Daya Manusia juga menjadi perhatian utama. Prof Zudan menginstruksikan agar seluruh penerima beasiswa untuk program S2 dan S3 tahun ini diprioritaskan.
Beasiswa ini difokuskan pada bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan Pemprov Sulsel, seperti data sains, perencanaan wilayah, dan manajemen risiko bencana.
“Tahun ini, semua yang sudah menempuh pendidikan S2 dan S3 harus mendapatkan beasiswa. Kita akan alokasikan anggaran Rp10 miliar untuk tahun ini, dan lebih besar lagi untuk tahun depan, sekitar Rp40 hingga Rp50 miliar,” paparnya.
Netralitas ASN dalam Masa Kampanye
Dalam suasana Pilkada, Prof Zudan mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai non-ASN.
Ia menegaskan bahwa seluruh pegawai pemerintah harus menjaga sikap netral dan tidak menunjukkan dukungan politik, termasuk menolak ajakan berfoto dengan simbol atau atribut politik.
“ASN harus menjaga netralitas, bahkan ketika ada ajakan untuk berfoto bersama yang bisa menimbulkan kesan dukungan politik,” jelasnya.
Perayaan HUT Ke-355 Sulsel
Terakhir, terkait perayaan HUT Sulsel ke-355, Prof Zudan mendorong agar setiap OPD ikut berperan aktif, mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) hingga tingkat provinsi.
Kegiatan bermanfaat seperti olahraga, donor darah, lomba karya tulis, dan bedah buku diusulkan untuk memperingati momen penting ini.
“Seluruh OPD harus terlibat dan menyelenggarakan acara yang membawa manfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
Komentar