Makassar, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kunjungan Tim Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Selasa (6/5/2025), dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas strategi transformasi digital pemerintahan daerah.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel ini mengusung tema
“Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Meningkatkan Partisipasi Publik”.
FGD ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Sulsel (Diskominfo SP), bersama Tim Peneliti BRIN dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri.
Diskusi berfokus pada peningkatan partisipasi publik melalui sistem digital dan penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Sejumlah topik yang dikaji meliputi tata kelola digital, kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, serta kapasitas sumber daya manusia dan dukungan anggaran.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Sulsel, Ristati Rahayu, berharap BRIN dapat berkontribusi aktif dengan menyusun kajian praktis yang bisa menjadi pedoman transformasi digital di daerah.
“Kami berharap BRIN mampu merumuskan panduan berbasis riset dalam bentuk tools yang bisa diaplikasikan langsung oleh instansi pelaksana pembangunan daerah (IPPD),” ujarnya.
Sementara itu, Perwakilan Diskominfo SP Sulsel, Andi Paisal, memaparkan bahwa indeks kematangan SPBE Sulsel menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun.
Dari nilai 2,05 (kategori cukup) pada 2021, naik menjadi 3,94 (sangat baik) pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan digitalisasi layanan publik, administrasi pemerintahan, serta integrasi data sektoral.
“Kami juga terus memperkuat tata kelola keamanan informasi dan sistem layanan digital lintas sektor,” kata Paisal, yang juga menjabat Ketua Tim Pengolahan Data dan E-Government Diskominfo SP Sulsel.
Ia menambahkan, perkembangan ini turut berdampak pada peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Sulsel, dari predikat B (66,16) pada 2022, menjadi BB (74,21) di 2023, dan mencapai predikat A (81,74) pada 2024.
“Capaian ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi yang terus mendorong tata kelola pemerintahan berbasis teknologi,” tegas Paisal.
FGD ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat digitalisasi pemerintahan di seluruh tingkatan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan visi Nawa Cita Presiden Prabowo Subianto.
Komentar