Makassar, Trotoar.id – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah menuju transformasi digital.
Salah satu bukti komitmennya terlihat saat Wali Kota Munafri Arifuddin meresmikan Festival QRIS TAP Sulawesi Selatan yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman, Minggu (29/6/2025), hasil kolaborasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulsel.
Festival ini menjadi bagian dari gerakan nasional akselerasi digitalisasi transaksi, khususnya melalui sistem pembayaran nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Festival ini menjadi momentum mempercepat adopsi sistem pembayaran nontunai di berbagai sektor layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Munafri dalam sambutannya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, Pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sistem cashless secara ketat dalam berbagai transaksi pelayanan publik, terutama di lingkup Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PD Pasar, PD Parkir, PDAM, dan sektor transportasi.
“Kami mendorong agar semua pembayaran masyarakat dilakukan secara digital. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi untuk membangun transparansi dan mencegah risiko penyalahgunaan,” tegas Munafri.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa sistem pembayaran QRIS mendukung reformasi tata kelola keuangan daerah dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas serta kemudahan layanan publik.
“Kami berharap dukungan Bank Indonesia bisa memperkuat sistem digitalisasi, sehingga tidak ada lagi ruang untuk transaksi yang rawan fitnah dan penyimpangan,” ujarnya.
Makassar menjadi kota kedua di Indonesia yang terpilih sebagai tuan rumah Festival QRIS TAP, sebuah kebanggaan yang menurut Munafri menjadi bukti kepercayaan terhadap kesiapan Makassar dalam mengadopsi ekosistem digital secara menyeluruh.
“Ini adalah anugerah bagi kami. Semoga makin banyak masyarakat yang melek digital dan aktif menggunakan QRIS dalam kehidupan sehari-hari,” tuturnya.
Festival ini diharapkan menjadi titik tolak percepatan digitalisasi ekonomi lokal, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah Kota Makassar pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk berkolaborasi lebih erat dengan Bank Indonesia dan stakeholder lainnya.
“Transformasi digital ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh pendampingan dan bimbingan agar seluruh proses pemerintahan terkoneksi dalam sistem pembayaran digital yang kuat dan aman,” pungkas Munafri.
Komentar