TROTOAR.ID, MAKASSAR –– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebutkan jika saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan pemantauan pertanggung jawaban belaja daerah di empat Provinsi
Salah satu dari empat provinsi yang menjadi fokus pantauan KPK adalah Sulawesi Selatan yang saat ini di jabat oleh Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel.
“KPK saat ini fokus pada empat provinsi yang akan difokuskan untuk memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran,” Kata Tjahjo Kumolo
Tjahjo juga berharap agar Pemda dan DPRD dapat kompak, khususnya dalam permasalahan aset-aset daerah, aset daerah sedang dicermati dengan baik oleh KPK.
Selain Sulsel, tiga provinsi lainnya yang di fokuskan oleh KPK adalah Papua, Kalimantan Selatan dan Jawar Timur, mengingat daerah tersebut tidak tertib dalam melaporkan pertanggungjawaban belanja daerah.
“Di antara 22 ini ada empat provinsi yang akan dicermati dengan sangat baik,” ungkap Tjahjo pada laman gatra ketika menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Mendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Hotel Grand Paragon, Taman Sari, Jakarta Barat, Selasa (18/6).
Menurutnya “area merah” rawan korupsi, yang dimaksudkan tersebut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang intensif dan membutuhkan keterbukaan laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
Sehingga Tjahjo menghimbau DPRD dan Pemda harus lebih sering berunding bersama dan tidak mendahulukan ego masing-masing
“Janganlah DPRD dan Pemda hanya melobi tanpa pembahasan yang sebelumnya dilalui proses duduk bersama, karena jika kerja DPRD dan Pemda terpisah-pisah,
Ditakutkan akan terjadi di Malang dan di Jambi yang akhir-akhir ini terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK,” Katanya dikutip Gatra.com (***)
Komentar