TROTOAR.ID, MAKASSAR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencium adanya Indikasi dugaan penyelewengan dana Penanggulangan dan Penanganan Virus corona untuk kepentingan pilkada serentak 9 Desember 2020
Hingga disebutkan jika ada beberapa kabupaten kota yang menggelar Pilkada memiliki anggaran yang besar dalam penanganan covid-19 padahal kasus covid-19 kecil.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri yang menurutnya, dalam keterangannya sejumlah awak media di jakarta, Sabtu 11 Juli 2020
“Ini akan menjadi perhatian kami di KPK, Terlebih dana penanganan Covid-19 sebesar Rp695,2 triliun dari APBN maupun APBD adalah uang rakyat yang harus jelas peruntukannya dan harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” Kata Firli
Firli menjelaskan jika dugaan penyalahgunaan anggaran covid-19 dapat dilihat dari besar kecilnya anggaran yang dialokasikan oleh daerah yang ikut menggelar Pilkada serentak.
“Penyalahgunaan juga bisa dilihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19, di wilayah atau daerah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak,” Tambahnya
Apa lagi ada beberapa kepala daerah yang memiliki kepentingan u tim maju di pilkada serentak ikut mengajukan anggaran yang cukup tinggi sehingga ada kemungkinan aplikasi anggaran dimanfaatkan untuk kepentingan politik
Selain itu dia juga meminta masyarakat untuk pro aktif dalam melaporkan indikasi langsung ke KPK, dengan mengakses aplikasi JAGA Bansos untuk melaporkan dugaan penyelewengan yang dilakukan aparatur pemerintahan baik di pusat maupun di daerah kepada KPK.
Ia mengungkapkan beberapa laporan masyarakat yang masuk ke KPK saat ini sudah ditindaklanjuti lembaganya.
“Kembali saya ingatkan kepada calon koruptor atau siapapun yang berpikir atau coba-coba korupsi anggaran penanganan Covid-19, hukuman mati menanti dan hanya persoalan waktu bagi kami untuk mengungkap semua itu,” ujar dia.dikutip suara.com(***)
Komentar