MAKASSAR, TROTOAR.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memimpin Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (22/2/2025), membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam arahannya, Jufri Rahman menekankan pentingnya penyesuaian dan revisi struktur belanja OPD sesuai arahan Gubernur Sulsel dan Inpres tersebut.
“Rapat ini menindaklanjuti arahan Pak Gubernur dalam pengarahan perdana kemarin. Anggaran OPD harus disesuaikan dan direvisi, menyesuaikan seluruh struktur belanja agar sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” ujar Jufri.
Fokus Efisiensi dan Prioritas Layanan Publik
Dalam rapat tersebut, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Setiawan Aswad, dan Tim Ahli TAPD, Prof. Murtir Jeddawi, turut memberikan pemaparan terkait langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti Inpres. Fokus pembahasan mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, serta percepatan penyelesaian infrastruktur strategis.
“Fokus pembahasan kita mencakup pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, dan penyelesaian infrastruktur penting yang berpengaruh langsung pada kualitas layanan masyarakat,” jelas Jufri.
Pembukaan Desk Efisiensi untuk Penyesuaian Anggaran
Lebih lanjut, Jufri mengungkapkan bahwa pada Senin pekan depan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan membuka Desk Efisiensi.
Desk ini akan dimotori oleh Bappelitbangda bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
“TAPD akan membuka Desk Efisiensi untuk memanggil unit kerja atau OPD secara bergantian. Mereka akan berdiskusi dan melakukan penyesuaian anggaran agar sejalan dengan arahan Gubernur,” terang Jufri.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di Sulawesi Selatan.
Komentar