Dari Forum APEKSI 2025, Munafri Dorong Pemerataan Pembangunan dan Kolaborasi Antarkota

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Sabtu, 10 Mei 2025 05:03

Dari Forum APEKSI 2025, Munafri Dorong Pemerataan Pembangunan dan Kolaborasi Antarkota

Surabaya, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi antarpemerintah kota dalam mendorong pemerataan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Surabaya, 6–10 Mei 2025.

Munafri yang hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengikuti rangkaian kegiatan Munas yang dipusatkan di Grand City Surabaya.

Dalam forum strategis tersebut, ia menilai APEKSI menjadi wadah penting untuk merumuskan arah kebijakan bersama serta menyampaikan aspirasi pembangunan daerah.

Baca Juga  Kejari Makassar Peringatkan Kepsek: Stop “Cawe-Cawe” Seragam & Pungli

“APEKSI bukan sekadar ajang temu kepala daerah, tetapi forum untuk menyelaraskan langkah dan menyusun strategi bersama demi mendorong konektivitas pembangunan di seluruh kota di Indonesia,” ujar Munafri, usai mengikuti pembukaan Munas, Jumat (9/5/2025).

Ia menekankan bahwa tantangan pembangunan kota saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Kolaborasi, menurutnya, menjadi kunci mempercepat realisasi program-program strategis, baik di level nasional maupun lokal.

“Persoalan di berbagai daerah itu hampir serupa. Maka ketika kita menyuarakannya secara kolektif melalui APEKSI, dampaknya jauh lebih kuat. Ini yang perlu terus diperkuat,” jelas politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga  Sebut Market Besar Ada di Sulsel, Wawali Makassar Hadiri Road Show Si.Se.Sa

Munafri juga menyoroti pentingnya dukungan konkret dari pemerintah pusat terhadap isu-isu strategis daerah.

Melalui forum APEKSI Wilayah VI Indonesia Timur, ia turut mengusulkan beberapa rekomendasi penting, di antaranya:

  1. Penguatan UMKM, melalui kemudahan akses pembiayaan, perluasan pasar, serta dukungan pelatihan dan pendampingan, termasuk pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah.
  2. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk optimalisasi peran dana sosial syariah untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.
  3. Pengembalian Dana Kelurahan, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan berbasis komunitas dan pelayanan dasar di tingkat kelurahan.
Baca Juga  Sebuah Speedboat Hercules Dilaporkan Hilang saat Bertolak ke Selayar dari Pelabuhan Luwuk Banggai

Ia menilai ketiga poin tersebut krusial dalam memperkuat ketahanan ekonomi kota serta mempercepat transformasi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

“Forum ini juga menambah wawasan kami sebagai kepala daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif,” tutup Munafri.

Munas APEKSI 2025 diikuti oleh 98 wali kota dari seluruh Indonesia dan menjadi salah satu momentum penting untuk memperkuat peran pemerintah kota sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

Penulis : Addy

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...
Metro06 November 2026 15:18
TPA Tamangapa Disiapkan Jadi Hutan Kota, Munafri dan Kapolda Sulsel Tanam 100 Tabebuya
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat upaya pemulihan lingkungan di kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Ant...
Metro06 November 2026 15:11
Ketua TP PKK Sulsel Dorong Pembentukan Day Care dan Kelompok Peduli Lansia di Soppeng
SOPPENG, TROTOAR.ID — Perhatian terhadap kesejahteraan lanjut usia (lansia) tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan. Mereka juga membutuhkan r...
Metro06 November 2026 13:51
Dukcapil Makassar Tembus Tiga Pulau Terluar, Petugas Rela Bermalam Demi Layani Warga
MAKASSAR, Trotoar.id — Jarak geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Prinsip itulah yang ki...