Makassar, Trotoar.id— Pemerintah Kota Makassar bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar) menjajaki percepatan penyediaan listrik di wilayah kepulauan yang hingga kini belum sepenuhnya teraliri jaringan listrik PLN.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (21/5), membahas skema solusi bertahap untuk mengatasi persoalan kelistrikan, khususnya di pulau-pulau yang berada dalam wilayah administratif Kota Makassar.
General Manager PLN UID Sulselrabar, Edyansyah, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh percepatan elektrifikasi di wilayah kepulauan.
“Kami meminta arahan dari Pemkot Makassar untuk menentukan skala prioritas pemasangan listrik. Karena warga di pulau-pulau ini adalah bagian dari Kota Makassar, maka prioritas kebijakan harus datang dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Salah satu program yang telah dijalankan PLN adalah penerapan Super Sun di Pulau Barrang Caddi.
Program ini memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) individu, yang memungkinkan setiap rumah memiliki akses listrik secara mandiri dan ramah lingkungan.
“Super Sun hadir sebagai solusi percepatan elektrifikasi berbasis energi terbarukan. Kami berharap program ini bisa diperluas ke pulau-pulau lain,” jelas Edyansyah.
Namun, pengembangan program ini masih terbentur pada keterbatasan anggaran. Karena itu, PLN berharap adanya dukungan Pemkot Makassar, terutama dalam hal pembiayaan penyambungan dan penentuan lokasi prioritas.
“PLN siap untuk melakukan percepatan pemasangan. Tapi untuk pengembangan wilayah dan kebijakan teknisnya, tentu kami membutuhkan sinergi dari pemerintah kota,” tambahnya.
Guna menindaklanjuti kerja sama ini, PLN dan Pemkot Makassar berencana menggelar peninjauan bersama ke sejumlah pulau yang menjadi target elektrifikasi.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat kepulauan dapat menikmati akses listrik yang adil dan merata,” tegas Edyansyah.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah kota dalam menjamin akses listrik bagi seluruh warga, termasuk di wilayah kepulauan.
“Kami sedang merancang skema bantuan bagi dua kelompok utama, yaitu warga yang belum mampu memasang listrik baru dan warga yang memiliki sambungan namun kesulitan membayar tagihan,” ujarnya.
Munafri juga menyinggung rencana strategis di wilayah daratan Kota Makassar, yakni pengembangan jalur kabel bawah tanah dengan sistem damping sharing.
Program ini bertujuan menata ulang infrastruktur kelistrikan agar lebih aman dan efisien.
“Saat ini masih dalam tahap pembahasan teknis dan koordinasi antarlembaga, agar pelaksanaan kabel bawah tanah bisa berjalan optimal,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini, Pemkot Makassar dan PLN berharap dapat menciptakan akses listrik berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, sekaligus menjadikan wilayah kepulauan Makassar sebagai pilot project nasional dalam elektrifikasi berbasis energi terbarukan.
Komentar