TROTOAR.ID, MAKASSAR — Upaya partai pengusung calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin-Rachmatika Dewi terus berupaya untuk “Mengamputasi” keberadaan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomantho baik di kursi pencalonan hingga Kursi jabatan sebagai Wali Kota Makassar saat ini.
hal itu tercermin saat 15 anggota DPRD dari sejumlah fraksi partai politik mengusulkan hak Interpelasi atas kebijakan wali kota Makassar memberhentikan sejumlah camat, pasca diaktifkannya kembali sebagai Wali Kota.
Baca Juga :
Diketahui hak interpelasi merupakan hak untuk memita keterangan pemerintah atas kebijakan yang memberhentikan seluruh camat sekota Makassar.
Apa bila hak interpelasi yang di usulkan anggota DPRD, berhasil diloloskanan maka dapat saja hal itu berujung pada keluarnya sikap DPRD terkait impeachment atau pengusulan pemberhentian dari jabatan sebagai walikota Makassar.
Politisi Partai Golkar Syamsuddin Kadir selaku inisiator hak inteepelasi mengatakan bila hak interpelasi yang dinusulkan merupakan yang kedua kalinya, yang dimana pada tahun kemarin hak tersebut juga pernah diusulkan namun batal terbentuk.
“Ini usulan yang kedua kalinya terkait hak imterpelasi, dan yang pertama kalinya DPRD Makassar secara resmi mengajukan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto atas pelanggaran Undang-undang yang dilakukannya,” ungkap Ketua Inisiator Hak Interpelasi, Syamsuddin Kadir.
Syamsuddin Kadir menambahkan, persyaratan untuk mengajukan inisiasi hak interpelasi diusulkan sekurang-kurangnya 7 anggota DPRD dan usulan tersebut juga telah disampaikan ke pimpinan DPRD Makassar.
Berikut Nama-Nama Pengusul hak Interpelasi
Arifin Dg Kulle (PKPI)
Muhammad Said (PBB).
Syamsuddin Kadir (Golkar)
Rahman Pina (Golkar),
Irwan Djafar (NasDem)
Kamaruddin Olle (Nasdem),
Jufri Pabe (Hanura),
Sangkala Saddiko (PAN),
Muh Iqbal Abd Djalil (PKS),
Fasruddin Rusli (PPP)
Munir Mangkana (PDIP).
Komentar